Jakarta – Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November, kini telah memasuki tahun ke-58 tahun, pemerintah mengusung tema “Bangkit Negeriku Sehat Indonesiaku”.
Ironisnya, Tema tersebut, justru muncul di tengah adanya bencana Kesehatan dalam wujud kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan-18 tahun yang merupakan tunas bangsa dan juga generasi penerus bangsa yang harusnya mendapatkan perlindungan serius dari Negara.
Namun justru menjadi korban dari kelalaian atau mungkin adanya kegagalan dari institusi pengawasan Obat dan Makanan yakni BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang tercemar oleh bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung Etilen Glikol (EG) yang melebihi ambang batas, EG diduga menjadi penyebab gagal ginjal yang menyebabkan ratusan anak Indonesia meninggal dunia demikian disampaikan Rudy Darmawanto Ketua Poros Rawamangun Sabtu, (12/11/ 2022) di Jakarta.
“Kondisi tersebut sangat ironis dengan Tema Hari Kesehatan Nasional 2022 “Bangkit Negeriku, Sehat Indonesiaku” bagaimana bisa mewujudkan Indonesia sehat kalau akibat di duga adanya kelalaian BPOM mengawasi peredaran obat-obatan sehingga sebanyak 350-an balita harus menjadi korban sia-sia” tegas Rudy Darmawanto.
Menurut Rudy peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 58 tahun sesungguhnya adalah momentum untuk melakukan refleksi bagi seluruh komponen bangsa terutama Pemerintah dalam hal ini adalah kementerian Kesehatan dan juga instansi terkait.
“Dengan terbentuknya kesehatan masyarakat yang bukan hanya bicara tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas ataupun sarana prasarana penunjang kesehatan, melainkan yang lebih dari itu adalah mengenai kesehatan makanan, minuman dan juga obat-obatannya yang seringkali masalah”, jelasnya.
Mengapa demikian? Misalnya dalam kasus gangguan ginjal akut ini dikarenakan lemahnya system pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pemerintah dalam mendeteksi obat yang mengandung senyawa berbahaya.
” Masalah tersebut dilupakan dan bahkan lalai begitu saja sehingga berakibat pada munculnya penyakit dari makanan maupun obat-obatan yang tidak bisa diantisipasi maupun dicegah”, imbuhnya.
Seharusnya para pihak berwenang yang mengawasi ini lebih aware serta tidak menunggu kasus seperti ini sampai memakan korban jiwa ratusan balita dan anak-anak.
“Nah, kalau ingin negeri ini bangkit dan sehat maka harus ada reformasi total tentang berbagai segi yang terkait dengan bidang Kesehatan sebagai skala prioritas pembangunan non fisik, terutama pembenahan sistem pengawasan obat, makanan dan Minuman di Indonesia.
Lanjut Rudy, ini sangat urgent dan harus masuk skala prioritas yang harus dilakukan pemerintah untuk pengawasan obat-obatan, makanan dan minuman.
“Sudah saatnya dilakukan secara transparan dengan melibatkan komponen masyarakat sehingga tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak atau harus dilakukan secara kolektif dan pertanggungjawabannya juga kolektif” lanjutnya.
Oleh karena itu lanjut Rudy dalam hal pertanggungjawaban dalam kasus gangguan gagal ginjal ini, BPOM tidak bisa lepas tanggungjawab dan tidak bisa berlindung dibalik kekuasaan.
“Indonesia adalah negara hukum untuk itu dirinya sangat berharap agar siapapun termasuk diantaranya adalah Wantimpres jangan melindungi orang yang salah sebab diduga Kepala BPOM adalah kerabat dari salah satu anggota Wantimpres sehingga sulit rasanya meminta pertanggungjawaban kepala BPOM dikarenakan adanya pihak-pihak yang diduga melindunginya”, tegasnya.
Atas indikasi tersebut maka sebaiknya BPOM dibubarkan saja, diganti oleh sebuah Dewan Pengawasan Obat dan Makanan yang beranggotakan pihak-pihak yang berkompeten, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komunitas Ahli Gizi serta Kepolisian yang bekerja dengan prinsip transparan, kredibel, kolektif serta akuntabel.
Jika berbentuk kolektif, tidak ada backing-backingan dan kelihatan yang salah langsung dapat dihukum. tapi kalau tetap dalam bentuk BPOM alias bentuk Badan, Kepala Badannya dipilih dan ditunjuk Presiden maka celah untuk mendapatkan backing politik itu ada sehingga akibatnya jika ada masalah, terindikasi selalu ada intervensi politik dari penguasa atau orang-orang di sekitar kekuasaan. Ya, seperti yang terjadi pada Kepala BPOM sekarang ini. Ungkap Rudy.
“Ya, Kalau ingin bangkit untuk menciptakan bangsa Indonesia sehat jasmani dan rohani maka sistem pengawasan obat-obatan, makanan dan minuman harus di reformasi, Bubarkan BPOM ganti dengan Dewan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.
Jika tidak maka tema “Bangkit Negeriku Sehat Indonesiaku” hanya slogan semata dan hanya mimpi yang sulit diwujudkan. Karena itu Hari Kesehatan Nasional mari kita jadikan momentum Pembenahan Pengawasan Obat dan Makanan dengan membubarkan BPOM, ”Pungkas Rudy.